AVNMEDIA.ID - Filipina telah mengumumkan status darurat keamanan pangan sejak 3 Februari 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan harga beras yang terus meroket, meskipun harga di pasar global cenderung lebih rendah setelah adanya pemangkasan tarif impor pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Filipina kini berupaya menstabilkan harga beras di pasar domestik dengan melepaskan cadangan stok penyangga.

Menteri Pertanian Filipina, Francis Tio Laurel, menegaskan bahwa status darurat pangan akan tetap berlaku hingga harga beras di negaranya kembali stabil, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Meskipun telah menurunkan tarif impor beras, Filipina masih mengalami hambatan dalam menekan harga eceran di pasar domestik. Sebagai bagian dari langkah strategis, pemerintah akan mendistribusikan 150 ribu metrik ton dari total 300 ribu metrik ton stok penyangga selama enam bulan ke depan, guna mengantisipasi kondisi darurat dan bencana.

Tingkat inflasi harga beras di Filipina mencapai angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir, yaitu sebesar 24,4 persen pada Maret 2024. Namun, pemerintah berhasil menekan laju inflasi menjadi 0,8 persen pada Desember 2024, yang turut membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan tingkat inflasi keseluruhan sebesar 2 persen, sesuai target maksimal 4 persen.

Dalam upaya lebih lanjut, Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr telah memperpanjang kebijakan pemangkasan tarif impor guna memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

Menanggapi situasi di Filipina, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, mengimbau semua pihak untuk tetap waspada terhadap potensi krisis pangan global.

"Kami turut prihatin dengan kondisi di Filipina, namun tidak terkejut. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sejak lama telah memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan global. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasinya," ujar Arief pada Minggu (16/2/2025).

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional, pemerintah telah meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani. Arief menegaskan bahwa produksi padi di tingkat hulu mengalami peningkatan, dan Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas stok beras nasional.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp16,6 triliun untuk Bulog, dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Selain itu, Kementerian Pertanian juga memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi guna menyerap 2,1 juta ton setara beras dari petani.

"Jika seluruh pihak berkomitmen menjalankan peran masing-masing, kami optimistis stok beras nasional akan tetap aman," tambah Arief.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Indonesia pada Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, mengalami peningkatan signifikan sebesar 52,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,69 juta ton. Peningkatan produksi ini juga didorong oleh bertambahnya luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare, naik 52,08 persen dari periode yang sama pada 2024.

Dengan berbagai kebijakan yang telah disiapkan, pemerintah optimistis bahwa ketahanan pangan nasional akan tetap terjaga meskipun tekanan global terhadap sektor pangan terus berlangsung. (jas)