AVNMEDIA.ID - Sidak akan dilakukan oleh DPRD Samarinda guna mengawasi distribusi Minyakita dan memastikan aturan pemerintah dijalankan dengan benar oleh pelaku usaha.

Upaya ini bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi demi melindungi konsumen.

Permasalahan distribusi Minyakita yang sempat mencuat secara nasional turut menjadi alasan di balik kebijakan ini.

Viktor Yuan, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, menyatakan bahwa sidak akan segera dilaksanakan bersama Disperindagkop Samarinda.

“Kami akan turun langsung ke pasar untuk memantau kondisi di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab,” ucap Viktor, Selasa (12/3/2025).

Masyarakat mengeluhkan harga Minyakita di pasaran yang dilaporkan mencapai Rp 20.000 per liter, melebihi HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700.

Selain itu, muncul dugaan bahwa isi dalam kemasan Minyakita lebih kecil dari ukuran yang seharusnya.

Hal ini menimbulkan rasa khawatir bahwa subsidi yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat malah dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Sebelumnya, fenomena serupa juga pernah muncul di sektor lain, seperti penyalahgunaan subsidi BBM.

Untuk itu, DPRD Samarinda menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam distribusi minyak goreng bersubsidi, guna menghindari adanya spekulasi harga dan praktik kecurangan dalam proses distribusi.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa produsen dan distributor mematuhi standar yang telah ditetapkan dalam menjalankan usaha mereka.

Apabila ditemukan pelanggaran, pelaku usaha berisiko mendapat sanksi administratif, bahkan hingga pencabutan izin usaha.

“Kami ingin memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan besar,” terang Viktor.

Melalui pengawasan yang lebih ketat, DPRD Samarinda berharap distribusi Minyakita dapat berjalan lebih transparan dan sesuai peraturan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng bersubsidi dengan harga yang adil. (adv)