AVNMEDIA.ID - Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp 306,69 triliun.

Penghematan ini mencakup anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

Rencana penghematan anggaran Kementerian/Lembaga dan TKD itu nantinya akan difokuskan untuk pemenuhan anggaran program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya efisiensi tersebut untuk mendukung program-program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (24/1/2025).

Selain itu, ia juga menyebut bahwa program MBG membutuhkan dukungan anggaran tambahan sebesar Rp 100 triliun, seperti yang diperkirakan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami sedang mengidentifikasi kebutuhan tambahan dalam postur APBN untuk memastikan seluruh prioritas yang ditetapkan oleh Presiden dapat terealisasi, termasuk untuk mengurangi inefisiensi,” jelas Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksi tersebut, menteri Kabinet Merah Putih diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Efisiensi ini mencakup enam pos belanja operasional dan non-operasional, yaitu:

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya efisiensi ini untuk mendukung investasi hilirisasi dan memperkuat sektor pangan, energi, dan pertahanan nasional.

“Dukungan investasi hilirisasi akan memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menghemat anggaran negara tetapi juga memastikan setiap rupiah digunakan untuk program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (jas)