Ia menambahkan bahwa meskipun sistem ini dapat membantu kelancaran distribusi, diperlukan regulasi yang kuat serta kontrak yang jelas antara pihak RT dan Pertamina guna mencegah potensi penyalahgunaan.

"Kita harus memperkuat aturan ini, karena Pertamina pasti akan mempertanyakan bagaimana mekanisme kontraknya dengan RT," tambahnya.

Rusdi juga menyambut baik keputusan pemerintah yang mencabut larangan pengecer untuk menjual LPG 3 kilogram. Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut sempat menimbulkan perdebatan, pencabutannya menjadi langkah tepat untuk meredam gejolak di masyarakat.

DPRD Samarinda berharap kebijakan ini dapat membantu menstabilkan pasokan dan harga LPG 3 kilogram, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi lonjakan permintaan.

"Kami berupaya untuk menjaga kestabilan pasokan serta harga gas LPG di pasaran," tutup Rusdi. (adv)