"Pemutakhiran ini sangat bergantung pada laporan dari pemerintah kabupaten dan kota yang mengirimkan data terbaru,” katanya.

Dilaukannya inventarisasi dan identifikasi ini, diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menerbitkan kebijakan yang tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat adat di Kaltim.

Selain itu, juga bisa digunakan jika ada pihak di luar non pemerintah yang ingin melakukan upaya pelestarian untuk kearifan lokal di Kaltim.

Terakhir, Roslindawaty sampaikan, DPMPD Kaltim mendorong peran aktif pemerintah daerah setempat dalam pelaporan data untuk sebaran masyarakat adat di Kaltim.

Langkah itu juga menjadi bagian dari percepatan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur. (adv)