Kendati demikian, kebijakan kenaikan PPN 12% ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan anggota legislatif.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melanjutkan penerapan tarif tersebut, meskipun banyak masyarakat yang menolak kebijakan ini melalui petisi dan berbagai aksi sosial.

Petisi penolakan kenaikan PPN ini menggambarkan keprihatinan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Petisi Tolak PPN 12%

Di sisi lain, pengamat seperti Yustinus Prastowo memandang bahwa petisi ini sah sebagai aspirasi masyarakat, namun diragukan kemampuannya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.